Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi para kepala daerah yang berlatar belakang dinasti. Mengutip catatan ICW (Indonesia Corruption Watch), Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan mengungkap saat ini terdapat 58 dinasti politik yang tersebar Indonesia.

“KPK terus memantau kepala daerah yang mulai membentuk dinasti. Biasanya dalam dinasti politik itu akan terjadi konflik kepentingan. Dinasti itu akan meneruskan kepentingan keluarganya dengan cara meraih jabatan kepala ndaerah kembali,” katanya usai memberikan pengarahan, pada ‘Sosialisasi dan Implementasi Tindak Pidana Korupsi” di Pendopo Dipokusumo.

Sosialisasi itu diikuti para kepala daerah di wilayah Kabupaten Banjarnegara Purbalingga Banyumas Cilacap dan Kebumen (Barlingmascakeb), pejabat di jajaran Pemkab Purbalingga, para kepala desa, dan para kepala sekolah. Dalam kegiatan itu juga ditandatangani pakta integritas dari beberapa kepala daerah dengan pihak KPK.

Lebih lanjut Basariah juga mengatakan KPK mengungkap setidaknya ada tiga modus jual beli jabatan yang ditengarai dilakukan oleh kepala daerah. “Pertama dengan sistem ijon, kemudian dengan model terang-terangan seperti buka warung dan memasang tarifnya, dan modus ketiga dengan kesepakatan antara kepala daerah dan yang meminta jabatan,” bebernya.

Menurut Basariah, modus jual beli jabatan dengan sistem ijon dilakukan oleh seseorang sejak awal. Misalnya, sejak pemilihan kepala daerah, dan kemudian orang tersebut baru menduduki jabatan itu setelah kepala daerah yang didukung terpilih.

Modus kedua mirip warung. “Ini terang-terangan, kalau di warung ada tarif yang tertentu, misal mie instan harga sekian, seperti halnya untuk jabatan tertentu, kepala dinas A sekian rupiah, kepala dinas B sekian rupiah. Modus terang-terangan seperti buka warung ini seperti yang diungkap KPN di Klaten,” ungkapnya.

Sedang modus ketiga, lanjut Basariah, adalah modus kesepakatan. Misalnya, kepala daerah setelah melantik seseorang pejabat dan pejabat itu harus menyetorkan sejumlah uang dari hasil jabatannya.

Modus jual beli jabatan, kata dia, sebetulnya sudah lama terjadi, namun belakangan mengemuka kembali. Paska terungkapnya jual beli jabatan dalam kasus Bupati Klaten, jual beli jabatan menjadi salah satu prioritas KPK.

Basariah juga mengingatkan kepada para pejabat dan kepala daerah untuk tidak main-main dengan amanah jabatannya saat ini. “Yang sudah dilantik, dan sudah ijon, awas ketahuan. KPK tidak akan segan-segan mengungkapnya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau sudah duduk dalam jabatan tertentu, jangan coba-coba untuk berbuat yang merugikan diri sendiri. Kalau nanti ada pimpinan yang meminta, laporkan saja karena itu merupakan pemerasan,” tandasnya.