Untuk ketiga kalinya, massa ormas Islam akan menggelar aksi damai bertajuk “Bela Islam III” pada 2 Desember (2/12) 2016. Aksi unjuk rasa dengan massa lebih besar ini masih berkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Meski Bareskrim Polri sudah menjalankan proses hukum dengan melakukan gelar perkara, hingga menetapkan Ahok sebagai tersangka, namun belum cukup bagi ormas Islam untuk tidak menggelar demonstrasi 2/12.

Ormas Islam seperti diketahui, sebelumnya kekeuh meminta aparat melakukan penahanan. Sementara itu terkait aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember, massa akan menghelat doa dan zikir bersama.

Lokasinya dicanangkan di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ini yang jadi keberatan Polda Metro, di mana aksi di jalur vital di Bundaran HI justru mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Di sisi lain, pastinya diharapkan jika memang massa dengan jumlah besar akan kembali mendatangi Jakarta Pusat, aksinya berjalan dengan damai. Tidak seperti pada 4 November, aksi damai berubah ricuh karena sekelompok orang.

Andai kata terjadi ricuh, TNI dan Polri siap bertindak. Apalagi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, memastikan sudah bekerja sama dengan Polri untuk mendeteksi aktor unjuk rasanya.

“Kerja sama intelijen (TNI-Polri) untuk melihat, mencari, menemukan siapa pun yang ajak demo baik sutradara maupun aktor-aktornya,” tegas Jenderal Gatot, Senin 21 November 2016.

Satu lagi, aksi massa besar-besaran ini seperti halnya pada 4 November , rawan disusupi pihak-pihak tertentu. Makanya aparat selain menerjunkan sekira 27 ribu personel Polri dam TNI turut mengerahkan anggotanya, termasuk dari Korps Marinir TNI AL.

“Dengan jumlah massa sebesar itu, sangat mungkin sekali disusupi. Wajar saja negara mengantisipasi. Ini menunjukkan negara ada. Masak baru saja demo, malah demo lagi,” ungkap Laksda (Purn) Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.

Yang patut diwaspadai, adalah kelompok yang ingin menyusup dan mengupayakan makar terselubung. Potensi ini pun sudah disuarakan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Kompleks Mabes Polri, Senin 21 November.

“Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk DPR dan berusaha untuk, dalam tanda petik, menguasai DPR. Oleh karena itu, bila ada upaya-upaya seperti itu (makar), kami akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR,” terang Kapolri.

Potensi ini juga sedianya sudah sampai ke telinga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Itu tugasnya Polri dan TNI untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita, (menjadi) tugasnya Polri dan TNI,” cetus Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin 21 November kemarin.

Tidak ketinggalan, Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang akan menggelar demo 2/12, menyatakan dengan tegas bahwa tak ada maksud dari mereka untuk mengerahkan massa demi mengupayakan makar.

“Tanggal 25 (November) kita tidak ada agenda apa pun, apalagi makar,” timpal Sekjen DPD FPI Jakarta Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin.

“Kami hanya bikin aksi super damai tanggal 2 Desember. Kalau untuk menguasai DPR, bukan aksi kami. Kami hanya minta Ahok harus ditahan seperti kasus penistaan agama lainnya,” tandasnya.