Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo meminta KPK membuktikan apakah semua nama yang disebut dalam kasus dugaan korupsi e-KTP memang layak dilukai reputasi dan kredibilitasnya.

“Untuk menjaga kredibilitas dakwaan KPK, pembuktian terhadap keterlibatan nama-nama yang disebut dalam dakwaan itu harus terang-benderang. Alat bukti harus jelas, siapa, kapan dan di mana,” kata Bambang di Jakarta.

Bambang menyebutkan, sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3), ibarat senapan mesin yang memuntahkan peluru ke berbagai arah dan sudah menciderai banyak orang. Sejumlah orang yang disebut menerima aliran dana dari proyek e-KTP telah membuat bantahan. Bantahan itu, menurutnya, harus direspons KPK melalui proses pembuktian oleh para jaksa penuntut KPK.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memaparkan puluhan nama  dan sejumlah institusi yang diduga menerima dana hasil korupsi proyek e-KTP. Selain mantan menteri dan mantan Ketua DPR, puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 juga disebut menerima fee dari dana yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.  Di antara mereka, ada yang kini menjabat menteri dan gubernur.

“Dalam konteks pembuktian, kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi KPK,” kata Bambang.

Proyek ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Kemudian, tentang aliran dana hasil korupsi proyek ini, belum jelas benar apakah KPK juga memiliki bukti kuat yang bersumber dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), rekaman CCTV, sadapan atau alat bukti lainnya. Faktor lain yang juga cukup menentukan adalah berkurangnya jumlah saksi. Dua anggota Komisi II DPR yang mengetahui detil pembahasan dan penganggaran proyek ini pada tahun 2009 sudah meninggal dunia. Keduanya adalah Burhanuddin Napitupulu dan Mustoko Weni. Bahkan, sebuah peristiwa digambarkan di dalam dakwaan, seolah-olah saksi yang sudah meninggal dunia itu masih hidup dan ikut membagi-bagi uang.

Menurut Bambang, secara fakta terbukti bahwa penyelesaian proyek e-KTP melenceng jauh dari target waktu. Bahkan, tidak ada yang tahu kapan proyek ini akan rampung. Artinya, bahwa ada masalah besar dalam proyek ini.

“Karena itu, langkah KPK membawa kasus ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta sudah tepat. Hanya saja jangan salah bidik,” ujar dia. Ia menyebutkan, wajar jika sejumlah orang yang disebutkan dalam dakwaan itu tidak bisa menerima begitu saja dan langsung membuat bantahan.

“Masuk akal karena mereka merasa sebagai korban pembunuhan karakter. Oleh mereka, dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor itu dimaknai sebagai tuduhan. Oleh karena dakwaan itu dipublikasikan secara luas, secara personal masing-masing sudah merasa dilukai,” ujarnya.

Melihat derasnya penghakiman publik terhadap nama-nama yang disebut dalam dakwaan itu, di tempat lain, Presiden Joko Widodo pun ikut angkat bicara. Presiden juga sangat kecewa karena proyek e-KTP bermasalah. Seperti diketahui, seorang menteri pada Kabinet Kerja juga disebut dalam dakwaan itu. Menyikapi hal ini, Presiden meminta masyarakat menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. Selain itu, Presiden juga mengimbau masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum perkara tersebut kepada  KPK dan Pengadilan Tipikor.