Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan tindakan dari Presiden Joko Widodo yang mengajak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam satu mobil RI 1 saat meninjau pengerjaan proyek pembangunan simpang Semanggi.

Menurut Mantan Presiden PKS itu tindakan Jokowi “semobil” dengan Ahok yang kini statusnya sebagai terdakwa dalam dugaan penistaan agama bertolak belakang dengan pernyataan Mantan Walikota Solo itu yang tetap akan netral dan menyerahkan kasus tersebut kepada hukum bekerja.

“Tapi dengan kejadian kemarin semua akan tahu apa yang dilakukan Jokowi tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya,” katanya di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar dengan media wayang kulit di Pendopo Balai Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Sabtu malam 25 Februari 2017.

Menurutnya, ketika Ahok yang kini sedang dipermasalahkan pengaktifan kembali sebagai Gubernur DKI dengan adanya boikot hingga wacana adanya hak angket di DPR maka seharusnya Presiden tidak membiarkan mobil RI 1 membawa seorang terdakwa.

“Mobil RI 1 itu adalah simbol yang sangat penting dalam konteks protokoler negara. Saya pun kena protokoler jika menggunakan RI 53, beda jika menggunakan mobil dengan plat biasa dan mengajak satu mobil dengan saya,” ujarnya.

Supaya tidak kebablasan maka pemaknaan simbol-simbol protokoler perlu dikokohkan sehingga masyarakat tahu bahwa hukum telah berjalan sesuai dengan relnya, tidak ada intervensi, dan tidak memberikan perlindungan kepada siapa saja yang berhadapan hukum.

“Seharusnya Pak Jokowi sensitif jangan sampai kejadian itu justru ditunggangi Ahok untuk mencitrakan seolah-olah tidak masalah dengan hukum,” ujarnya.

“Itu tadi yang akan menteror hukum sehingga hukum yang berkeadilan tidak tegak akibat kebablasan itu tadi.”