Rencana unjuk rasa sejumlah organisasi massa (ormas) Islam pada Jumat, 4 November 2016, tidak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo. Di tengah kesibukannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden Jokowi yang mengaku sudah mendengar rencana itu pun turun tangan.

Sepanjang Senin, 31 Oktober 2016, kemarin, Presiden Jokowi, melakukan serangkaian kegiatan untuk mengatisipasi rencana demonstrasi besar tersebut. Di pagi hari, seusai menghadiri acara Hari Menabung Sedunia di Jakarta Convention Center (JCC), Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan. 

“Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak,” kata Jokowi kepada para wartawan yang mencegatnya di JCC, Senin, 31 Oktober 2016.

Jokowi kemudian melanjutkan pernyataannya itu, bahwa, “pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat, tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum.”

Diakhir pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa dia telah mengeluarkan instruksi kepada aparat keamanan. “Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun.” 

Dari JCC, Presiden Jokowi menuju Padepokan Garuda Yaksa, di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, kediaman Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto. 

Rencana pertemuan Jokowi-Prabowo ini terungkap setelah sejak Senin pagi beredar undangan di media sosial yang disebut-sebut berasal dari pimpinan Partai Gerindra. Ketika dikonfirmasi soal pertemuan itu, Jokowi hanya menjawab, “Iya.”
 
Mengapa Jokowi meminta bertemu dengan bekas pesaingnya dalam Pemilu Presiden 2014 lalu itu? Sempat muncul dugaan bahwa agenda utama pertemuan itu apakah berkaitan dengan pemilihan kepala daerah atau demo besar-besaran kelompok Islam pada 4 November nanti.

Dalam jumpa pers seusai pertemuan selama dua jam itu, Presiden membantah kedatangannya ke kediaman Prabowo khusus untuk mengantisipasi demo 4 November. 

“Kami bicara banyak hal yang makro tentang bangsa dan kebangsaan kita, makro politik kita, beliau banyak sekali memberi masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang disampaikan Pak Prabowo,” kata Jokowi.

Namun, terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 itu, Presiden mengimbau seluruh masyarakat, termasuk para tokoh agama dan tokoh politik, tidak mudah terpancing provokasi, serta turut mendinginkan suasana dan memberikan kesejukan.

Setelah bertemu Prabowo, pada malam harinya, Jokowi mengumpulkan pemimpin-pemimpin redaksi media massa. Sambil makan malam, presiden mengundang sekitar 35 pemimpin redaksi untuk mendapatkan masukkan dari mereka soal ekonomi dan politik yang berkembang. Demo 4 November, menjadi salah satu dari puluhan topik yang dibicarakan.

Dalam pertemuan itu, Jokowi bicara terus terang berbagai masalah dari mulai soal pertemuannya dengan Prabowo, harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua, hingga tax amnesty. Dia bercerita tentang kemarahannya.

“Pertamina kan sudah efisien dengan menutup Petral. Selama ini subsidi BBM Rp 300 triliun kita diam aja. Sekarang ada tambahan biaya Rp 800 miliar (untuk Papua) kita ribut. Saya marah,” katanya.

Demontrsi besar akan digelar sejumlah organisasi massa Islam di depan Balai Kota Jakarta dan Istana Negara pada Jumat, 4 November 2016. Munarman, Koordinator Aksi Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI, mengklaim aksi tersebut akan diikuti oleh 500 ribu peserta dari elemen ormas Islam. “Seluruh elemen ormas Islam ikut,” katanya saat dihubungi, Minggu, 30 Oktober 2016. 

Aksi dimulai dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal. Setelah itu, massa bergerak menuju Istana Negara. “Presiden suruh tangkap Ahok, karena Ahok dilindungi oleh Presiden,” kata dia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan status siaga satu untuk pengamanan unjuk rasa itu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian melalui Surat Telegram Rahasia bernomor STR/779/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 memerintahkan personel Brigade Mobil (Brimob) dari daerah ditarik ke Polda Metro Jaya. Sebanyak 57 kompi Brimob dari 15 daerah akan dikerahkan. “Satuan Brimob luar wilayah (DKI) kami tarik untuk amankan,” kata Tito, Ahad, 30 Oktober 2016.

Tito juga telah memberikan instruksi kepada Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan. Polda Metro Jaya menyiapkan 7.000 personel gabungan dari TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Brimob untuk menjaga unjuk rasa itu. Kemarin, Tito mengunjungi Markas Korsp Brigade Mobil, di Kelapa Dua, Depok.

Tak lama setelah kunjungan itu, beredar pesan berantai berisi 11 poin arahan dari Wakil Komandan Korps Brimob kepada intelijen dan pengamanan internal. Arahan itu merupakan hasil rapat Kapolri dengan Komandan Korps Brimob. Mabes Polri kontan menyatakan kabar tentang akan ada kerusuhan pada 4 November sebagai berita bohong (hoax), begitu juga soal instruksi Wadan Brimob tersebut adalah palsu.

Dalam arahan itu disebutkan akan terjadi kerusuhan di Balai Kota DKI Jakarta, Monas, Istana Negara, Bekasi, Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Juga dikatakan bahwa pelaku teror dari Sukoharjo, Solo, Klaten, dan Jawa Tengah sudah menyiapkan aksi bom, penembakan, dan pembunuhan dengan sasaran kantor kedutaan. 

Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan menyampaikan kepada Kapolda Metro Jaya kegelisahan masyarakat tentang indikasi muncul kerusuhan seperti Peristiwa 1998 terkait rencana demo 4 November itu.

“Salah satu kegelisahannya khawatir adanya makar,” kata Anton Medan, Senin, 31 Oktober 2016. Namun Anton meyakinkan aparat kepolisian akan mampu mengawal dan mengamankan aksi itu sehingga tidak akan terjadi kerusuhan.